Di kampung Usuku yang Asri dan tenang di P. Tomia Wakatobi Sulawesi Tenggara berdiri sebuah gedung Taman Kanak-Kanak bernama TK Lakamali. Gedung itu lahir dari program PNPM Mandiri era Presiden SBY—sebuah proyek mulia yang seharusnya menjadi harapan bagi anak-anak desa/Kelurahan untuk belajar sambil bermain. Tapi seperti banyak cerita di negeri ini, harapan itu cepat berubah menjadi drama panjang yang penuh intrik.
Semua bermula ketika gedung itu sudah selesai dibangun, ditempati aktivitas TK Lakamali sejak tahun 2012. Tiba-tiba, Lurah Kelurahan Tongano Timur muncul: dengan satu kelompok mengklaim diri sebagai “pengelola sah” 22 Agustus 2024, karena dekat dengan pejabat di atasnya, dan kelompok lain merasa mereka yang lebih berhak karena telah menduduki sejak puluhan tahun karena dibuat untuk TK Lakamali, sudah diresmikan Bupati Wakatobi untuk TK Lakamali, dan memiliki dokumen keterangan tanah tidak bersengketa. Perebutan pun tak terhindarkan. Sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Kendari akhirnya memutuskan: urusan ini sebaiknya diadili di Pengadilan Negeri biasa. Putusan itu seharusnya menjadi titik terang. Nyatanya, justru menjadi panggung bagi enam sifat manusia Indonesia ala Mochtar Lubis untuk tampil bergantian.
Mochtar Lubis adalah manusia empat zaman. Dia hidup pada zaman Belanda, Jepang, Orde Lama, dan Orde Baru; lahir pada 7 Maret 1922 dan meninggal dunia pada 2 Juli 2004.
Begitu banyak karya monumental yang dihasilkan oleh jurnalis cum sastrawan itu. Novel Jalan Tak Ada Ujung (1952) adalah karya yang paling terkenal, tapi jangan lupakan jika Manusia Indonesia (1977), buku yang diangkat dari pidato kebudayaan Mohctar Lubis pada 6 April 1977 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.
Yang menarik dari pidato itu adalah bagaimana Mochtar Lubis mengutarakan enam sifat manusia Indonesia -- tentu saja penggolongan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan ilmuwan sosial terutama.
Apa saja enam sifat manusia Indonesia menurut Mochtar Lubis itu?
Hipokrisis dan Munafik
Di depan warga, kedua belah pihak berpidato penuh semangat: “Ini untuk anak-anak kita! Kita harus jujur dan adil!” Tapi di belakang, bisik-bisik mengalir. Yang satu menuduh yang lain “mau ambil keuntungan pribadi”, sementara yang dituduh balik menuduh “mereka yang dulu dekat pejabat”. Mulut mengatakan “kepentingan umum”, tapi hati menyimpan “kepentingan kelompok”. Munafik ala Lubis hidup subur di Usuku.
Enggan Bertanggung Jawab
Setiap kali ada rapat, kalimat sakti “Bukan saya” langsung terdengar.
“Bukan kami yang salah, dulu kepala desanya yang janji begini.”
“Bukan kami, proyeknya dari pusat kok.”
“Bukan kami, yang bangun kontraktornya.”
Kesalahan selalu digeser ke orang lain, ke atasan lama, ke pemerintah pusat, ke siapa saja asal bukan diri sendiri. Gedung TK Lakamali yang seharusnya penuh tawa anak-anak kini kosong, sementara “bukan saya” terus bergema.
Jiwa Feodal
Meski sudah puluhan tahun merdeka, feodalisme masih bercokol. Yang penting bukan siapa yang paling kompeten mengelola gedung, tapi siapa yang paling dekat dengan yang berkuasa. Ada yang mengandalkan “hubungan kekeluargaan” dengan mantan kepala Kelurahan, ada pula yang mengandalkan “kedekatan dengan tokoh adat”. Jabatan dan hak diberikan bukan karena kapabilitas, melainkan karena “siapa anak siapa” dan “siapa kroni siapa”.
Revolusi kemerdekaan yang dulu digembar-gemborkan seolah hanya mengganti tuan feodal lama dengan tuan feodal baru.
Percaya Takhayul
Ada yang bilang, “Gedung ini angker, makanya susah dikelola. Dulu waktu peletakan batu pertama kurang selamatan.” Sebagian warga lalu sibuk mencari dukun dan sesajen daripada mencari solusi administratif. Nyawa dan uang kadang dipertaruhkan demi “membersihkan” gedung, sementara akar masalah—ketidakjelasan pengelolaan—justru diabaikan. Kepolisianpun kesulitan mencari oknum perusak gedung TK Lakamali, apakah karena banyak hantu dan takhayul?
Artistik
Di tengah kekacauan, sisi indah manusia Usuku tetap muncul. Mereka yang bertikai masih sempat membuat spanduk yang indah, orasi yang puitis, dan bahkan lagu-lagu kampung yang menyentuh hati untuk mendukung kelompok masing-masing. Daya imajinasi dan seni yang disebut Mochtar Lubis sebagai harapan itu nyata. Sayangnya, seni itu lebih sering dipakai untuk memperkuat perpecahan daripada menyatukan.
Watak yang Lemah
Inilah yang paling menyedihkan. Banyak warga yang sebenarnya tahu mana yang benar, tapi memilih diam atau ikut arus demi “menyenangkan atasan” atau “menyelamatkan diri”.
Seperti Soekarno yang Lubis sebut, watak goyah membuat keputusan diambil bukan berdasarkan kebenaran, tapi berdasarkan apa yang terasa “aman” saat itu. Akibatnya, gedung TK Lakamali masih menganggur, anak-anak Usuku kehilangan tempat belajar yang layak, dan konflik terus berlarut.
Suatu hari, seorang kakek tua di Usuku—mungkin keturunan yang pernah mendengar pidato Mochtar Lubis tahun 1977—berkata sambil menggeleng:
“Sudah 47 tahun sejak pidato itu, tapi kita masih seperti ini. Munafik, enggan tanggung jawab, feodal, takhayul, artistik… dan lemah wataknya.”
Ia lalu menatap gedung TK Lakamali yang kosong dan berkata pelan, “Kalau kita tak berani mengubah diri, maka bayang-bayang feodal ini akan terus berdiri lebih kokoh daripada tembok gedung itu sendiri.”
Cerita ini merangkum keenam sifat yang disebut Mochtar Lubis, sekaligus mengaitkannya langsung dengan perebutan gedung TK Lakamali di Usuku. Apakah ini cermin yang pahit? Ya. Tapi seperti kata Lubis, kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan.
Semoga suatu hari anak-anak Usuku bisa belajar di gedung itu tanpa harus mewarisi drama feodal yang tak ada ujungnya.