Wakatobi, 28 Juli 2025 – Sidang kedua Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Tenggara (Sultra) digelar hari ini pukul 13.00 WITA untuk membahas sengketa informasi terkait pengelolaan gedung TK Lakamali di Kelurahan Tongano Timur, Wakatobi. Sidang yang dipimpin hakim komisioner KIP berlangsung lancar dengan antusiasme tinggi dari para pihak yang hadir.

Hadir dalam sidang ini adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Wakatobi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Wakatobi, Camat Tomia Timur, dan Lurah Kelurahan Tongano Timur. Namun, Kepala TK Negeri Pembina I Kecamatan Tomia Timur tidak hadir.

Sengketa ini bermula dari pengaduan Yayasan Lakamali yang mempersoalkan status gedung TK Lakamali. Pihak Kelurahan Tongano Timur mengklaim gedung tersebut merupakan aset pemerintah karena dibangun melalui program PNPM Mandiri (APBN) di atas tanah hasil swadaya masyarakat yang telah dihibahkan kepada PNPM Mandiri. Camat Tomia Timur dan Lurah Tongano Timur menyatakan bahwa gedung tersebut sah menjadi milik kelurahan, sehingga mereka merasa berhak melindungi aset tersebut. Bahkan, pihak kelurahan sempat menutup paksa dan menduduki gedung TK Lakamali.

Sekda Wakatobi menegaskan bahwa tidak ada perintah dari pihaknya atau Dinas Dikbud untuk menutup TK Lakamali atau memerintahkan TK Negeri Pembina I menduduki gedung tersebut. Tindakan kelurahan, menurut Sekda, didasarkan pada berita acara yang dibuat bersama tokoh masyarakat setempat serta konsultasi dengan Dinas Dikbud Wakatobi.

Dalam sidang, KIP meminta pihak kelurahan menunjukkan berita acara tersebut sebagai bukti sahnya tindakan mereka. Selain itu, Sekda Wakatobi menyebut adanya surat penyerahan pengelolaan TK Lakamali dari mantan Ketua Yayasan Lakamali, Ibu Kasma, kepada Lurah Tongano Timur, Pak Bayanuddin saat itu. KIP juga meminta surat ini diserahkan pada sidang berikutnya untuk diperiksa.

Ketua KIP menegaskan bahwa komisi ini hanya berwenang menangani sengketa informasi, bukan menyelesaikan masalah hukum kepemilikan tanah atau bangunan. Sidang ditutup dengan rencana dilanjutkan minggu depan untuk membahas dokumen-dokumen yang diminta.

Sengketa ini menarik perhatian masyarakat karena menyangkut akses pendidikan anak-anak di TK Lakamali. Warga menantikan kejelasan status gedung agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan normal kembali.

Penulis: Tim Berita